ESSAY INDONESIA

Optimalisasi Peningkatan Tax Ratio Strategi Mendorong Perekonomian Lebih Baik dan Berkesinambungan 

Dwi Amalia (0118069371)

Indonesia adalah negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia. Menurut Informasi APBN (2018), rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4%. 
Saat ini Indonesia merupakan anggota G-20 yaitu kelompok 20 ekonomi utama dengan perekonomian terbesar di dunia. Hal tersebut tentu karena berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, dan sektor lainnya yang disalurkan dari penerimaan pajak. Indonesia sendiri sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk mewujudkan pertumbuhan berkesinambungan. Oleh karena itu, negara harus lebih intensif dalam penerimaan negara khususnya pajak. Karena, di tahun 2018  tembus lebih dari 100% total penerimaan negara berasal dari perpajakan  yaitu Rp1.618,1 triliun. Meskipun demikian, Indonesia seharusnya bisa berkembang lebih pesat dan lebih besar lagi dari posisinya sekarang. Karena, penerimaan pajak yang menjadi tumpuan terhadap pengeluaran negara yang sebelumnya sempat mengalami defisit anggaran pada PDB 2,19%. Buktinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2018), tax ratio Indonesia tidak pernah beranjak dari angka 11-12% dengan mengalami penurunan terus-menerus setelah 2012 dan menyentuh tax ratio teredah 10,7% pada tahun 2015.

Singkatnya tax ratio adalah penerimaan pajak yang telah disesuaikan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Apabila dibandingkan dengan negara G-20, Indonesia masih kalah jauh sebagaimana dengan United Kingdom (UK) 25,72%, Perancis 23,80%, dan Italia 27,13% data World Bank. Jangankan dengan negara anggota G-20, dengan negara tetangga di Asia Tenggara saja tax ratio Indonesia masih di bawah rata-rata.

Perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan Negara di Asia dan Pasifik

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development

Hal ini yang sering di singgung oleh Kementrian Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani dengan Ditjen Pajak. Idealnya, untuk negara berkembang setidaknya memiliki tax ratio di atas 15%, sedangkan untuk negara maju biasanya memiliki rata-rata tax ratio di atas 25%. Tentunya angka yang potential loss sangat besar terjadi di Indonesia dan akan sangat membantu pembangunan negara apabila dana tersebut berhasil dioptimalkan. Rendahnya tax ratio Indonesia juga dikarenakan rendahnya realisasi penerimaan pajak, banyaknya kebocoran pajak, dan masih kurangnya tax effort di berbagai sektor seperti migas dan transaksi keuangan yang belum terjamah seluruhnya.

Untuk setara dengan negara maju dan melampaui negara-negara berkembang lainnya, Indonesia harus meningkatkan tax ratio yang idealnya adalah sebesar 20%. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) menunjukan, Indonesia seharusnya mampu memiliki tax ratio sebesar 21,5% akan tetapi realisasinya kurang dari 13%. Tentunya diperlukan langkah-langkah strategis dari DJP untuk merealisasikannya.

Berikut merupakan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh DJP untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak, sehingga diharapkan bisa meningkatkan angka tax ratio Indonesia secara pesat dan berkesinambungan.

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang migas

Kita tahu bahwa persentase penerimaan pajak sektor migas sangatlah besar dalam postur APBN negara kita. Setiap tahunnya selalu kurang dari 30% postur APBN dibiayai oleh sektor migas. Terlalu banyak kebocoran penerimaan pajak yang seharusnya dapat lebih optimal.

Uraian	APBN 2018	Realisasi s/d 30 November 2018
		Rp	∆% 2017-2018	% thd APBN
Pajak Penghasilan	855,13	561,44	15,99%	76,18%
- Migas	38,13	59,77	26,66%	156,74%
- Non Migas	817,00	591,67	15,01%	72,42%
PPN & PPnBM	541,80	459,91	14,11%	84,89%
PBB & Pajak Lainnya	27,06	25,30	22,09%	93,51%
Jumlah	1.424,00	1.136,66	15,35%	79,82%

     Sumber : Kementerian Keuangan                                        (dalam triliun rupiah)

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak di sektor migas secara intensif dan menyeluruh. Langkah DJP menjalin atau bersinergi dengan KPK, POLRI, kejaksaan dan perusahaan tambang migas untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait potensi penerimaan negara dari sektor migas serta untuk memberikan law enforcement seperti pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi perusahaan yang bermasalah terkait perpajakan. Maka sudah saatnya harus terbebas dari praktik-praktik ilegal yang sering terjadi di sektor ini seperti korupsi dan unsur politisasi.

2. Membuat Single Identification Number (SIN)

Pemerintah wajib membuat Single Indetification Number (SIN) pada penduduknya yang merupakan sebuah nomor identitas unik yang terintegrasi dengan BIG data yang terintegrasi pihak pemerintahan dan swasta. Single Identification Number (SIN) seperti halnya diterapkan oleh negara-negara maju. Tujuannya untuk menggabungkan segala jenis identitas diri seperti  KTP, ATM, e-commerce, dan sebagainya dalam satu identitas. Terkait perpajakan juga tidak lupa di masukan dalam SIN sehingga dapat terawasi secara efektif dan efisien.

3. Memberlakukan dan mengoptimalisasi Tax Amnesty

Kebijakan yang tepat untuk dilakukan adalah dengan melakukan Tax Amnesty karena mempunyai tujuan yang jelas yaitu mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik dan lainnya. Sebenarnya kebijakan ini juga akan diberlakukan ulang pada tahun 1984 tapi sama seperti yang pertama, tetapi ini lebih dikarenakan karena sistem perpajakan belum terbangun dengan baik. Pada tahun 2016, tax amnesty ini merupakan pengampunan pajak yang kedepannya agar para wajib pajak tidak melanggar lagi. Tax amnesty berpengaruh kepada kebijakan fiskal pada pendapatan dan pengeluaran negara, kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan di dalam bidang perpajakan (penerimaan) dan pengeluarannya.

Pemerintah mengklaim bahwa ketika tax amnesty di berlakukan, maka akan ada manfaat yang di dapat oleh pemerintah salah satunya adalah menjadi sumber pemasukan baru bagi APBN. Manfaat yang didapatkan negara dari kebijakan ini adalah dana yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam perekonomian nasional, hal ini menjadi energi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017 pemberlakuan tax amnesty berlangsung cukup baik yaitu mencapai Rp130 Triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 triliun. Tax amnesty yang mencapai Rp130 triliun tersebut terdiri dari Rp90,36 triliun dari wajib pajak pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rp7,56 triliun dari OP UMK, Rp4,31 triliun wajib pajak badan non UMKM, dan Rp0,62 triliun wajib pajak dan UKM. Sedangkan deklarasi harga mencapai Rp4.813,4 triliun terdiri atas Rp3.633,1 triliun deklarasi harta dalam negeri, dan repatriasi Rp146,6 triliun.

4. Memberikan pendidikan kewajiban membayar pajak bagi generasi muda

Strategi ini juga dinilai ampuh dalam menanamkan nilai-nilai kepatuhan membayar pajak kepada generasi muda. Jika generasi muda sudah sadar untuk membayar pajak, maka ketika kelak dia menjadi wajib pajak DJP tidak akan bersusah payah lagi untuk melakukan ekstensifikasi, mereka akan dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Pendidikan kewajiban membayar pajak harus ditanamkan sejak bangku sekolah dasar, perlu ditanamkan kepada anak-anak generasi selanjutnya bahwa membayar pajak itu bukanlah sebuah beban, tetapi sebuah sikap mulia yang sangat bermanfaat bagi negara. Akan sangat menarik apabila pemerintah dalam hal ini Kemendikbud bekerja sama dengan DJP untuk membuat kurikulum pajak di sekolah yang dikemas secara menarik dan sederhana. 

Menurut Ken Dwijugiasteadi (2017) ada beberapa faktor yang membuat masyarakat Indonesia masih enggan membayar pajak :

1. Karena masih ada rakyat yang tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan.
2. Tidak percaya dengan petugas pajak.
3. Masyarakat enggan bayar pajak karena masih ada orang yang ingin coba-coba tidak membayar pajak
4. Masyarakat ogah membayar pajak lantaran membayar pajak belum menjadi budaya.
5. Masyarakat belum patuh membayar pajak karena alasan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dinilai ribet maka membayar pajak apabila mengisi SPT jauh lebih murah.

Dengan 4 Revolusi perpajakan tersebut merupakan langkah harus dilakukan oleh DJP dan pemerintah untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak. Harapannya dengan peningkatan tax ratio dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang kuat dan bekesinambungan serta mampu mencukupi pengeluaran negara dari penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, Fiki. 2017. “Kenapa Masyarakat RI Masih Ogah Bayar Pajak?” (online), (https://www.liputan6.com/bisnis/read/2863036/kenapa-masyarakat-ri-masih-ogah-bayar-pajak, diakses tanggal 4 Juli 2019).

Darussalam, Danny. 2014. “Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional”. Inside Tax, (26), hal. 14–19.

Kementerian Keuangan. 2018. “APBN 2018” (online), (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018, diakses tanggal 4 Juli 2019).

Kementerian Keuangan. 2018. “APBN Kita”. hal. 37. Tersedia di : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=apbn-kita-edisi-desember-2018.

Kontributor Wikipedia. "G20". Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, (https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=G20&stable=1, diakses tanggal 4 Juli 2019).

OECD. 2018. Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies (online), (https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-in-asian-and-pacific-economies-26179180.htm, diakses tanggal 4 Juli 2019).